pengusahaan. Look through examples of pengusahaan translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. pengusahaan

Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan. Untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran Tahun 2023, Direktorat PUPH menyusun Rencana Kerja Tahun. 06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. selama pengusahaan); dan f. Dr. 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 10 ayat (1), (2), (3),. Kereta Api Indonesia (PERSERO)Kami perusahaan PMA. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam artikel kali ini akan dibahas mengenai kegiatan. Definisi/arti kata 'pengusahaan' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah n 1 kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatuKode. Bidang perkebunan Tanaman jagung dsb. Arti lainnya dari pendayagunaan adalah pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. perusahaan 2. Pertanian. • usaha telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup; pengusahaan ( peng-an + usaha, posesif: ku, mu, nya; partikel: kah, lah ) proses, cara, perbuatan mengusahakan, menyelenggarakan, dsb: mereka sedang merundingkan ketentuan pengusahaan ikan laut; mereka bergerak dalam pengusahaan persuratkabaran. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. 152, BN. Sebagian wewenang meliputi dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan toldilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). 121/2015. 1. Berdasarkan status pengusahaan, luas areal kak ao, kopi, dan tebu didominasi oleh perkebunan . Dasar Pelaksanaan 1. Judul. METADATA PERATURAN. 56 Tahun 2009). PER. go. (2) Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02117 PENGUSAHAAN HUTAN AKASIA. Bisnis. Tugas Pokok dan Fungsi. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha. Pada periode tersebut, Indonesia tercatat memiliki cadangan minyak terbukti hingga 11,6 miliar barel lebih dengan rata-rata produksi minyak mencapai 1,6. 5. Nilai indikator kinerja yang menggambarkan PLTD / SPD dalam pengoperasiannya apakah masih dalam kategori menguntungkan atau sudah merugikan dilihat dari segi pengusahaan mengacu pada SPLN 111 4 - 1995. Regulasi Pengusahaan. Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hitunglah besarnya amortisasi untuk Tahun 2020 atas hak penguasaan hutan tersebut. Badan Usaha Pelabuhan dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, penumpang, dan barang dapat melakukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dari 1 (satu) Terminal. PENGENDALIAN PENGGUNAAN >> PERIZINAN TUJUAN : menjaga kondisi alami sumber daya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap sumber daya air (kerusakan sumber air/sarana prasarana, pencemaran, dll) terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari- hari. Dalam hal permohonan perpanjangan izin belum diajukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum jangka. Jakarta. (1)Izin pengusahaan pelayaran nusantara dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. go. Pekerjaan/Jabatan : pekerjaan/jabatan pemohon 3. and Jensen, C. Peraturan Perundang-undangan. 2016. Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. 1. id; 22 hlm. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. Crowds of “up to 1,000 people” began gathering as early as 9 a. Publikasi Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2004-2020, BPS; Data tahun 2007,2008,2009,2010,2012 diperbaiki; Data Series : 2019-2021; 2016-2018; 2013-2015; 2010-2012; 2007-2009; 2004-2006; Publikasi Statistik Indonesia 2023 sudah terbit dan dapat diunduh pada tautan berikut ini. Analisis implementasi kebijakan dilihat. Mohammad Priharto Dwinugroho, M. HARMONISASI KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KPBPB 4. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK sesuai. Jenis data dan tabel yang disajikan dalam penerbitan ini tidak berbeda dengan penyajian tahun sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk analisis runtun waktu. Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dataset ini berisi data Jalan TOL Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) di Indonesia adalah ruas-ruas jalan tol dimana Pemerintah telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol dengan status dalam tahap desain dan/atau pengadaan tanah dan/atau konstruksi. Alamat : alamat pemohon 4. See full list on gramedia. maka pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet perlu adanya izin usaha yang diatur dalam peraturan daerah; d. Pelantikan dilakukan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990 sebagai sebuah perusahaan umum (Perum) dengan nama Perum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) untuk mengelola sejumlah pelabuhan perikanan besar di Indonesia. menjaga. peruntukan, penggunaan, penyediaan air, pengusahaan air, dan/atau sumber-sumber air; b. Tajuk Entri Utama. Download. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara. Mencabut : Permen ESDM No. com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif melantik 31 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan kementerian itu, Senin (1/2/2021). 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan. 3. IUPHHK Kini. Gubernur Jambi Al Haris mengakui masih banyak masyarakat yang belum manfaatkan perizinan air tanah berbasis OSS-RBA. 03/2010 Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan. 8Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Nomor Peraturan. Bahasa: Bahasa Indonesia:Izin pengusahaan air tanah dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS). Palembang -. BATAM, TRIBUNBATAM. Dalam kegiatan ini Sugeng Mujianto selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, menyampaikan sambutan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berhalangan hadir, serta menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat sedang menyiapkan Preaturan turunannya terkait UU 3 2020 Pertambangan Minerba terkait. 2015 No. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan KawasanPengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kuota Air sementara yang akan ditinjau kembali setelah Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan. Baca juga: Cek Aturan Tarif. Pembangunan ini akan dimulai 2 bulan setelah 29 Juni 2023 mendatang atau sama dengan 29 Agustus 2023 mendatang. Pengertian Perusahaan Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD. com - Pemerintah akhirnya meluncurkan Program Pengembangan Kawasan Rempang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. IUPTLU –Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Stimulus dalam Pengusahaan Jalan Tol yang Terdampak Pandemi Corona Virus. Perikatan dan Perjanjian Penting a. SLO - Instalasi 4. Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai ”setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan. Pemberian HP3 tersebut telah diakomodir melalui Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K), kemunculan Undang-undang itu sendiri menimbulkan pro dan. pengusahaan dan penyebarannya di daerah tingkat II diseluruh Riau. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara. (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. rakyat ketimbang perkebunan besar sw asta dan pemerintah. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. ABSTRAK PERATURAN. pengusahaan. industri; dan d. Hukum Positif Indonesia-. Berikut ini adalah formulir permohonan SIPA yang wajib diisi dengan informasi yang lengkap: 1. SKTTK –Tenaga Kerja IUPTLS 1. Permenhub No. Liputan6. M. Pasal 76 aturan tersebut menegaskan, obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 28. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox. Data Series : 2019-2021; Publikasi Statistik Indonesia 2023 sudah terbit dan dapat diunduh pada tautan berikut ini. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Pemanfaatan Air Sebagai Pendukung Proses Produksi) (Perpanjangan) 21 hari : GRATIS : Lihat Persyaratan: Cetak Persyaratan: 29: Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Ippbbj) - Galian Penanaman Utilitas (Non Berusaha dan Pemerintah) Baru: 14 hari :Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. Peraturan Menteri Perhubungan tentang. STATUS PERATURAN. Alamat Perusahaan : alamat badan usaha/perusahaan 6. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. tentang salah satu kewajiban perusahaan perkebunan yang menyatakan. Title: Pohon Perundangan Minerba (18052021)-Sumber : Publikasi Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2004-2020, BPS - Data tahun 2007,2008,2009,2010,2012 diperbaiki - Tabel Diskontinu. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Izin HPH ini semula dimaksudkan untuk tetap. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Stimulus dalam Pengusahaan Jalan Tol yang Terdampak Pandemi Corona Virus. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan analisis pengusahaan jasa kelautanpengusahaan hutan (Rubrik-1) Non test dan Tes lisan Kuliah TM (3x3x50’), Small Group Discussion Seminar TM (2x3x100’) BM (3x3x60’) PT (2x3x60’) Acuan tugas pada Rencana Tugas – 1 - Perubahan paradigma skala pengusahaan hutan - Klasifikasi skala pengusahaan hutan 15 4-6 Mahasiswa mampu menganalisis bentuk dan strategi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu. Kemudian dalam kegiatan pengusahaan dilakukan oleh pemerintah yang dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau orang perseorangan warga negara sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel sebelumnya yang berjudul “Macam-Macam Usaha Kepelabuhanan”. ID : 7 HLM. Analisis Investasi (Uraian tentang kelayakan investasi yang akan ditanamkan terkait dengan pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam yang meliputi uraian perhitungan NPV, IRR, BCR dan Pay Back Period). 3. 23, BN. kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan bakuPada tahun 2000, misalnya, jumlah hak pengusahaan hutan ( HPH) atau IUPHHK-HA (Hutan Alam) meningkat sekitar 600 unit dan mengusahakan areal hutan lebih dari 64 juta hektar. 26, Kuta Ateuh, Sabang. Tipe Dokumen. Sumber: Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan. penyelenggaraan Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan lahan; hak dan. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, yang. Judul. Pendanaan pengusahaan jalan tol berasal dari Pemerintah dan/ atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan kelayakan ekonomi dan finansial (lihat skema investasi). Di mana mereka sebagai salah satunya perusahaan yang diatur oleh negara atau umum dikatakan dengan Badan Usaha Punya Negara (BUMN). Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah Menteri ESDM dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. PENGUSAHAAN - PENGELOLAAN - PENGOLAHAN - SUMBER DAYA ALAM - HASIL EKSPOR: Status Peraturan: Berlaku. 660, jdih. Surat Permohonan bermaterai 10000 yang ditujukan kepada Administrator. “Kita harus paham permasalahan teknis K3LL panas bumi merupakan tanggung jawab kita bersama, Pemerintah dan semua pihak yang berada di wilayah kerja pengusahaan panas bumi,. penyelenggaraan Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan lahan; hak dan. wisata; b. com Kata pengusahaan memiliki kesamaan dengan kata pengadaan dan penyediaan. 10 Perusahaan Terbesar di Indonesia – Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, Sugeng merupakan Kepala. Cara Pengambilan Air: dibendung, pengambilan bebas, pemompaan, dll. co. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir atau biasa disingkat dengan (HP3) merupakan suatu terobosan baru pemerintah dalam hal pengelolaan wilayah pesisir. 04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha. Lima Penguasa Bisnis Jalan Tol di Indonesia. Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, bahwa yang dimaksud dengan:. 17/2020) serta Permen ESDM tentang Evaluasi Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan (Permen ESDM No. Yunus, semula menjabat sebagai Pengawas Internal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Karakteristik Perusahaan Pengusahaan Hutan 01 Proses produksi hasil hutan untuk mendapatkan kayu bulat memerlukan waktu yang panjang, dimulai dari penanaman, pemeliharaan dan pemungutan, bergantung dari riap (growth) tegakan hutan yang akan ditentukan oleh rotasi/daur tanaman. " Adapun terkait pemanfaatan tidak langsung panas bumi seperti untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, diatur juga dalam UU Cipta Kerja ini. Eng. Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. umum 8 5/18/2021 nomor 8 tahun 2021 tata cara penggunaan aset pada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam karo. 5801, LL SETNEG : 40 HLM. With the support of special regulations made by the central government, Batam City becomes a competitive place for investment in Indonesia. 000 per m 3 atau USD 24,22 per m3 (harga konstan tahun 2000). 1. Namun dari sudut pandang hukum, dapat diasumsikan bahwa pengusahaan stasiun merupakan bagian dari penyelenggaraan prasarana perkeretaapianyang meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian,perawatan dan pengusahaan (lihat Pasal 40-41, PP No. bahwa adanya kewajiban menyediakan fasilitas kebun masyarakat dengan luas. Pemohon dapat mengajukan permohonan dengan mengajukan surat permohonan dan dokumen yang sesuai dengan tujuan masing-masing yaitu izin pengusahaan,. Tahun 2009, menggunakan pendekatan Izin Usaha Pertambanga n (IUP), y ang tidak . 60 Tahun 2014 tentang Penyeleggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Persyaratan Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan rekom izin usaha perusahaan. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan. go. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain dengan menggunakan metode satuan produksi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20%. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut ; Permenhub No. SIPA merupakan wewenang yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan pengambilan air tanah. [5] Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 20 Dr. pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Judul. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.